Minimnya informasi tentang kisruh Libya, tidak seperti Mesir dan Tunisia, membuat banyak ragam analisa terkait alasan upaya penggulingan rezim Qadzafi.

Berbeda dengan Mesir dan Tunisia, alasan ekonomi sulit digunakan untuk menganalisis faktor penyebab pemberontakan rakyat Libya. Pendapatan per kapita Libya adalah USD 14581.9. Bandingkan dengan Mesir yang hanya USD 2015.5 dan Tunisia USD 3680.5. Sekedar perbandingan, Indonesia masih di atas Mesir, yaitu USD 2149.7.

Alasan anti AS pun sulit dipakai. Meskipun Qadzafi sering bersuara keras menentang AS dan Israel, namun semua itu hanya lip service belaka. Libya diembargo AS selama 37 tahun dengan alasan "mendukung terorisme". Sejak tahun 2001, sang Kolonel memperlihatkan perubahan sikap dengan menyatakan kecamannya pada aksi teror 9/11. Lalu pada tahun 2002 menyatakan dukungannya pada Perang Melawan Terorisme. Tahun 2003, ia bersedia menyerahkan simpanan senjata nuklirnya kepada AS. Sejak tahun 2004, AS menghentikan embargonya dan kembali membuka kantor perwakilan diplomatiknya di Tripoli. Saat itu bahkan Bush memuji Libya, sebagai negara yang harus ditiru negara pemilik nuklir lain seperti Iran dan Korea Utara.

Dunia saat ini bergantung pada pemberitaan sejumlah media internasional yang sudah terbukti kerap berperan penting dalam upaya penggulingan rezim negara Dunia Ketiga. Laporan yang kita terima kerap bersumber dari "saksi mata lewat telepon", sehingga menimbulkan kecurigaan.

Kita pun belum tahu, siapa yang berperan dalam mobilisasi massa. Belum ada nama tokoh oposisi Libya yang muncul ke permukaan. Berbeda dengan Mesir yang sejak lama ada Ikhwanul Muslimin, atau Tunisia yang meledak setelah ada aksi pembakaran diri seorang sarjana yang sakit hati akibat ulah polisi yang menyita barang dagangan kaki limanya.

Namun ada satu hal menarik dari Libya, yaitu minyak. Ternyata negara itu merupakan produsen minyak terbesar di Afrika. Konsesi minyak Libya diberikan kepada sejumlah perusahaan raksasa seperti British Petroleum, Total, Shell, atau ExxonMobil. Mereka juga mengeruk minyak dan gas di Indonesia dan negara Dunia Ketiga lainnya, yang saham terbesarnya dikuasai Yahudi.

Yang menarik, sejak 2007 lalu pemerintah Libya rupanya memaksa perusahaan minyak asing untuk menegosiasi ulang kontrak. Perusahaan yang ingin memperpanjang kontrak diharuskan membayar bonus yang sangat besar dan hanya mendapatkan hak eksplorasi yang lebih sedikit. Libya mengancam akan melakukan nasionalisasi bila mereka menolak sejumlah syarat yang ditetapkan. Menurut Wall Street Journal, dalam kondisi seperti ini, tender hanya mungkin dimenangkan oleh perusahaan minyak yang dimiliki negara seperti Gazprom dari Rusia atau Sonatrach dari Aljazair. Artinya, perusahaan swasta milik pengusaha Zionis merasa tergencet.

Laporan Wall Street Journal ini sangat bersesuaian dengan doktrin lama kekuatan kapitalis Zionis, yaitu bila sebuah rezim mengancam kepentingan kapitalis, gulingkanlah! Lembaga think-tank Zionis, mulai dari Freedom House, National Democrat Institute, International Republican Institute, USAID, hingga sejumlah LSM swasta yang didanai milyarder Zionis macam Open Society-nya George Soros sudah terbukti menjadi dalang dari upaya-upaya penggulingan rezim (baik yang sudah berhasil maupun belum) di Serbia, Georgia, Ukraina, Kyrgyzistan, Nikaragua, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Palestina, Lebanon, dan Iran.

Tentu saja, upaya ‘pemberian bantuan' untuk penggulingan rezim di sebuah negara bukan mereka lakukan dengan niat tulus membebaskan rakyat dari kediktatoran sebuah rezim, tapi semata-mata demi memuluskan jalan bagi korporasi transnasional milik Zionis. Ingat, Amerika juga pernah sukses melakukan strategi ini dengan membonceng kebencian rakyat Irak terhadap Saddam Hussein lalu membantu menggulingkannya. Setelah Saddam terguling mereka kemudian menguasai minyaknya.